Buku tamu    |    Kontak
 
 
     
Otorita Asahan

1. Proyek Asahan

- Proyek Asaham adalah Proyek yang mendayagunakan potensi air Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba Sumatera Utara untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) dengan tujuan memajukan ekonomi regional Sumatera Utara dan Nasional.

- Dasar pengembangan Proyek Asahan adalah Master Agreement antara Pemerintah RI dengan Investor Jepang yang ditandatangani tanggal 7 Juni 1975 di Tokyo, Jepang.

- Potensi hidrolistrik Sungai Asahan diperkirakan lebih dari 1.000 MW. Saat ini yang telah dibangun dan dioperasikan pleh PT. Inalum adalah PLTA Asahan II (PLTA Siguragura dan PLTA Tangga) dengan kapasitas 604 MW yang digunakan untuk pasokan listrik ke PPA Kuala Tanjung dengan kapasitas produksi 250.000 ton aluminium per tahun.

- PLTA Asahan I (2 X 90 MW), dibangun oleh PT. Bajradaya Sentranusa (PT.BDSN) bekerjasama dengan China Huadian Corporation ("CHC"). Trial Operasi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2010 dan peresmian pengoperasiannya dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2011, disalurkan ke PLN Sumut.

- PLTA Asahan III (2 X 87 MW) masih dalam tahap persiapan pembangunan oleh PLN.

- PLTA Asahan IV mempunyai potensi listrik 80 MW, saat ini masih dalam tahap persiapan pembangunan oleh investor lokal.

- PLTA Asahan V mempunyai potensi listrik 38 MW, pembangunan PLTA Asahan V masih tahap persiapan pembangunan oleh investor lokal.

2. Otorita Asahan

Otorita Asahan adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggungjawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan. Otorita Asahan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Pembina. Badan Pembina diketuai oleh Menko Perekonomian RI dan beranggotakan: Mendagri, Menkeu, Mentamben, Menperin, Menperhub, Menteri PU, Menakertrans, Gubernur Sumatera Utara, dan ketua BKPM.

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Master Agreement Pasal XIX dan Keppres No.5 tanggal 22 Januari 1976.

Tugas-tugas Otorita adalah sebagai berikut :

  • Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
  • Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
  • Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
  • Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
  • Menjamin agar tatacara perijinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancara dan tertib;
  • Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  • Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan berserta prasarananya dalam kerjasama dengan instansi yang bersangkutan.
  • Berdasarkan MOU antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan environmental fund. (Program Pelestarian lingkungan Danau Toba ini, telah berakhir Tahun 2012).

3. Dengan telah berakhirnya Master Agreement Proyek Asahan, sesuai dengan Surat Menko Perekonomian No.S-127/M.EKON/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Perpanjangan Masa Tugas Otorita Asahan. Otorita Asahan masih terus akan melaksanakan tugasnya terutama untuk pengelolaan lahan dan lainnya sampai terbentuknya lembaga baru.

4. Kementerian Negara BUMN

Merupakan pemegang saham Indonesia di PT. Inalum. Saham Pemerintah RI di PT. Inalum sebesar 41,12%. Peranan Kementerian BUMN di PT. Inalum lebih difokuskan pada pembinaan aspek corporate.

5. Nippon Asahan Aluminium

NAA adalah pemegang saham investor Jepang di PT. Inalum. Saham NAA di PT. Inalum sebesar 58,88%. NAA berkedudukan di Tokyo, Jepang.

6. PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT.Inalum)

  • PT. Inalum berstatus PMA dengan investasi pada tahun 1978 sebesar 411 Miliar Yen atau sekitar US$2 Miliar, dengan pemegang saham adalah Pemerintah RI dan Nippon Asahan Aluminium (NAA). Sejak tahun 1987, komposisi kepemilikan saham adalah Pemerintah RI 41,12% dan NAA 58,88%.
  • Beroperasi sejak tahun 1982. Fasilitas PT. Inalum terdiri dari Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara dengan kapasitas terpasang sebesar 225.000 ton aluminium batangan per tahun (original design) dan PLTA Asahan II (604 MW) di Paritohan, kabupaten Toba Samosir. Produksi PT. Inalum 60% diekspor ke Jepang dan 40% dipasarkan di dalam negeri. Jumlah tenaga kerja sebanyak 2.000 orang.
  • Operasi PT. Inalum akan berakhir tahun 2013 dan 3 tahun sebelumnya (31 Oktober 2010) akan dimulai perundingan untuk menentukan perpanjangan atau pengakhiran kerjasama dengan pihak Jepang. Perundingan pengakhiran MA Proyek Asahan antara pihak Jepang dan Tim Perunding Indonesia telah dimulai sejak 18 februari 2011 dan setelah melalui perundingan yang lama baik di Indonesia maupun di Jepang telah dapat diselesaikan dengan baik. Penandatanganan kesepakatan pengakhiran MA telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013 oleh Menteri Perindustrian mewakili Tim Perunding Indonesia dan NAA mewakili Investor Jepang. Penyerahan saham NAA kepada Indonesia telah dilaksanakan pada 19 Desember 2013 dari NAA kepada Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham Indonesia. Dengan demikian PT. Inalum sejak 19 Desember 2013 sepenuhnya menjadi milik Indonesia.

7. Peta Lokasi Proyek Asahan

8. Lake Toba Water Level

9. Skema kelembagaan proyek Asahan

10. Program Otorita Asahan

Salah satu kunci keberhasilan Proyek Asahan adalah terjaganya daya dukung ekosistem yang menjamin tersedianya debit air yang cukup dari Sungai Asahan/Danau Toba untuk dapat menggerakkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan mengoperasikan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) di Kuala Tanjung/Batubara. Debit air Sungai Asahan sangat dipengaruhi oleh daya dukung Ekosistem Kawasan Danau Toba (EKDT) yang meliputi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan .

Secara umum Kawasan DTA Danau Toba dan DAS Asahan menghadapi tekanan dari kegiatan sosial ekonomi, industri, pertanian, pertambangan dan permukiman yang berkembang di daerah tersebut yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kelestarian alam dan daya dukung lingkungan hidup. Oleh karena itu, upaya-upaya pengelolaan lingkungan di Kawasan DTA Danau Toba dan DAs Asahan perlu mendapat prioritas perhatian seluruh stakeholders Proyek Asahan termasuk Otorita Asahan.

Oleh karena itu sejak tahun 2002, Otorita Asahan,bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait serta masyarakat sekitar EKDT secara sistimatik dan berkesinambungan melaksanakan program-program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyrakat sekitar ekosistem kawasan Danau Toba yang meliputi Kabupaten Tobasa, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Batubara, Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Program-program meliputi Program Konservasi Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, serta Pemberdayaan Pendidikan.

 
Otorita Asahan Republik Indonesia @2008
Jl. Gatot Subroto Kav. 8 no. 67, Telp. (021) 5252466, Fax. (021) 5251763